e-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics
government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau
dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi
publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik,
atau proses kepemerintahan yang demokratis.
Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen
atau Government-to-Customer (G2C),Government-to-Business(G2B) serta
Government-to-Government (G2G).
Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Tujuan
Tujuan dari adanya Implementasi e_Goverment ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi pemerintah yang akurat,
Tujuan dari adanya Implementasi e_Goverment ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi pemerintah yang akurat,
Manfaat
Manfaat yang diambil dari rancangan sistem ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan dengan kependudukan. Juga sebagai alat bagi instansi untuk membuat proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien.
Manfaat yang diambil dari rancangan sistem ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan dengan kependudukan. Juga sebagai alat bagi instansi untuk membuat proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien.
1. Pelayanan servis yang
lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari
dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari
dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan
antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan
(transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih
baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua
pihak.
3. Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang
mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai
contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing
grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang
tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat
dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang
luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi,
diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada
pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk
pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
Strategi Pengembangan E-Government
Ada beberapa langkah pengembangan e-Government, diantaranya :
mengembangkan
sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas.
Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi
ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah
pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan
sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
menata
sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara otonom. Dengan
strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja
pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
memanfaatkan
teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah
standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi
informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan
dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar
seperti e-billing, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah
untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain
adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
meningkatkan
peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi
informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha
dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-Government. Itu berarti,
pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
Dalam suatu tahap untuk membangun sebuah sistem
e-Business buka hanya menggunakan sebuah komputerisasi SI bisnis yang
kemudian dihubungkan ke Internet. Tapi juga bisa pemahaman itu dapat menjadi
landasan yang dalam membangun sebuah sistem e-Business,
maka sistem itu akan sulit untuk bertahan
e.
Ssehingga dibutuhkan agar e-business bisa bertahan adalah seperti berikut :
e.
Ssehingga dibutuhkan agar e-business bisa bertahan adalah seperti berikut :
Adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun
hubungan langsung dengan konsumen.
Pembangunan Jaringan Komunitas.
Perluasan pasar.
Masuk era persaingan global
Tahap-Tahap yang dibutuhkan dalam Pembentukkan Sistem
E-Business
Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan
Internet seoptimal mungkin.
Membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara
perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel.
Membangun SI e-Business yang efektif.
Tahap – Tahap Pembentukkan Sistem E-Business
Tahap Perencanaan E-Business
Memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara
rinci.
Merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan.
Mengestimasikan total investasi yang akan disediakan.
Rencana aksi yang konkrit.
Tahap Analisis E-Business
Menurut Mc.Leod terdapat 6 dimensi kelayakan :Kelayakan
teknis, Pengembalian ekonomis, Pengembalian non-ekonomis, Hukum dan etika,
Operasional, Jadwal.
Faktor lain : Kelayakan organisasi, Kemungkinan
permodalan, Tingkat kompetisi produk, Harga sistem. Untuk tahap ini harus
dilakukan seobyektif mungkin agar hasilnya tidak bias.
Tahap Perancangan E-Business
Fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem.
Selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu
memperhatikan :
Kebutuhan Perusahaan
Kebutuhan Operator
Kebutuhan Teknis
Tahap Pemaparan E-Business
Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan
rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudnyatakan
Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan
menggunakan bahasa komputer
Sementara itu, untuk proses yang terdapat di luar sistem
komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib, agar
setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan
Untuk merealisasikan sistem pada tahap pemaparan ini,
ditempuh beberapa metode, antara lain, penggunaan paket aplikasi, pengembangan
oleh staf sendiri (insourcing), dan pengembangnan yang dilakukan dengan
kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house (outsourcing)
Faktor yang menyebabkan Kegagalan SI E-Business
Sering orang memandang SI e-Business adalah paling utama dan
penting, sementara melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi
informasi, produk dan respon layanan kepada konsumen.
Antar-muka SI e-Business sering kurang interaktif,kurang
komunikatif dan kurang mudah digunakan oleh konsumen, karena antar muka sering
dibangun berdasarkan selera pembuatnya.
Perubahan cara pandang, pola berbisnis, dan sistim dari
tradisonal dan lokal menjadi moderen dan global; perusahaan dan pebisnis
membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut
klik
klik lagi
Tugas
klik
klik lagi